17 Nov

Freddy Ering: BUMD Perlu Transformasi Manajemen, Bukan Hanya Suntikan Modal

kanalkalteng.com , PALANGKA RAYA – Dorongan untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalimantan Tengah kembali mengemuka, kali ini dengan penekanan pada perlunya transformasi manajemen dan model bisnis.

Baca juga: Polres Kotim Musnahkan Barang Bukti 1,2 Kg Sabu, Senilai Hampir Rp2 Miliar, Selamatkan Ribuan Jiwa

Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering, menilai bahwa tantangan terbesar BUMD saat ini bukan kekurangan modal, melainkan lemahnya inovasi dan ketidakjelasan arah usaha.

Menurut Freddy, BUMD membutuhkan pola pengelolaan yang modern dan berorientasi pasar agar tidak terus bergantung pada APBD.

Penyertaan modal dari pemerintah memang penting, namun tanpa reformasi internal dan strategi bisnis yang matang, suntikan dana hanya akan menjadi biaya tanpa hasil.

“Intinya bukan di berapa besar modalnya, tapi bagaimana BUMD mampu mengelola potensi ekonomi dengan cara yang profesional dan inovatif,” tegasnya, Senin (17/11/2025).

Ia menilai ekosistem usaha di Kalteng memiliki banyak peluang, mulai dari sektor pangan, jasa, hingga energi. Tetapi peluang itu hanya dapat dimanfaatkan bila BUMD memiliki SDM yang kompeten, tata kelola yang transparan, dan strategi bisnis yang jelas.

Freddy menyoroti kontras kinerja antar-BUMD. Bank Kalteng dinilai telah membuktikan diri sebagai penyumbang signifikan bagi PAD, sementara dua BUMD lainnya, yakni PT Jamkrida Kalteng dan PT Banama Tingang Makmur masih memerlukan perbaikan menyeluruh.

“BUMD yang tidak berkembang perlu dievaluasi dari akar masalahnya: apakah di manajemen, SDM, atau arah bisnisnya. Pemerintah tidak boleh membiarkan perusahaan daerah berjalan tanpa target yang terukur,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya evaluasi rutin oleh pemerintah daerah untuk memastikan setiap BUMD berada di jalur bisnis yang sehat, efisien, dan tidak membebani APBD.

Freddy juga menyoroti perlunya perubahan paradigma. BUMD tidak bisa lagi dipandang sebagai institusi administratif, tetapi harus dijalankan layaknya korporasi profesional yang berkompetisi di pasar.

“BUMD harus mampu berdiri di atas kaki sendiri. Kalau terus bergantung pada APBD, mereka tidak akan pernah tumbuh,” imbuhnya.

Ia berharap sinergi pemerintah daerah dan manajemen BUMD diperkuat melalui peningkatan kapasitas SDM, penerapan prinsip good corporate governance, serta fokus pada sektor-sektor yang memiliki prospek besar di Kalteng.

“Potensinya besar. Yang dibutuhkan sekarang adalah kemauan untuk berubah dan berinovasi. Kalau itu dilakukan, BUMD bisa menjadi pilar ekonomi yang kokoh bagi daerah,” pungkasnya.(redaksi)