27 Jan

Distribusi Pupuk Subsidi Dipersoalkan, Petani Lampuyang Mengeluh Tak Kebagian

kontenkalteng.com,Sampit-Persoalan distribusi pupuk bersubsidi kembali mencuat di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Sejumlah petani mengaku tidak pernah menerima pupuk sesuai alokasi, meski tercatat sebagai penerima resmi dalam data kelompok tani.

Baca juga: Diiming-iming Pemasangan Listrik 5.500 VA, Warga Rugi Jutaan Rupiah

Keluhan tersebut mencuat setelah petani berulang kali mendatangi kios pupuk di desa setempat. Namun, setiap kali datang, mereka selalu mendapatkan keterangan bahwa stok pupuk telah habis. Kondisi itu memicu kekecewaan karena kuota pupuk subsidi seharusnya tersedia berdasarkan data yang ada.

Kepala Desa Lampuyang, Muksin, membenarkan adanya persoalan tersebut. Ia menyebut, keluhan petani memuncak pada Senin (26/1/2026), setelah warga merasa jatah pupuk mereka tidak kunjung diterima dengan alasan yang berulang.

“Informasi yang kami terima, pupuk memang datang, tapi cepat sekali habis. Petani datang pagi, katanya sudah habis siang. Datang siang, malam sudah tidak ada lagi,” ujarnya, Selasa (27/1/2026).

Dalam satu musim tanam, sebagian petani hanya memperoleh sekitar lima hingga enam sak pupuk. Jumlah tersebut dianggap tidak sebanding dengan kebutuhan ideal yang bisa mencapai satu ton per hektare, terlebih Desa Lampuyang memiliki hingga tiga kali musim panen setiap tahunnya.

“Alasannya selalu sama, kuota tidak cukup atau aplikasi error. Itu sudah berlangsung lama, bukan baru setahun dua tahun,” katanya.

Selain soal keterbatasan pupuk, Muksin juga menyoroti dugaan penyimpangan penyaluran. Pupuk bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi pertanian pangan diduga justru dialihkan ke sektor perkebunan sawit, sehingga memicu kecurigaan dan kemarahan warga.

“Pupuk subsidi ini jelas untuk pertanian pangan, tapi faktanya banyak yang lari ke petani sawit. Ini yang membuat warga marah,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, permasalahan ini telah terjadi sejak 2020 dan cenderung semakin marak hingga sekarang. Pemerintah desa mengaku sudah beberapa kali meminta data penyaluran pupuk kepada pengelola kios, namun tidak kunjung menerima data itu. Padahal wilayah tersebut mempunyai petani asli dan bukan fiktif. 

“Orangnya ada, lahannya ada, tapi pupuknya tidak pernah utuh diterima,” ujarnya.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah desa bersama tiga desa lainnya berencana melakukan pendataan ulang penerima pupuk bersubsidi. Data tersebut akan dijadikan bahan laporan ke instansi terkait dan dibahas melalui forum resmi.

“Kami minta warga tetap tenang dan tidak anarkis. Semua akan kami data dan sampaikan. Rencananya juga akan ada rapat dengar pendapat agar masalah ini terang,” pungkasnya.

Penulis : Sriyanti

Editor : Karana