|
12
Jul
|
DPRD Kalteng Minta SiLPA Jadi Bahan Evaluasi Agar Dimanfaatkan Optimal |
Palangka Raya, kanalkalteng.com -Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Sudarsono, menilai besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah agar anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Polisi Ungkap Identitas Anak Tenggelam di Sungai Kahayan, Pencarian Terus Dilakukan
"SiLPA itu pasti ada, tinggal besar atau kecilnya. Misalnya kegiatan dianggarkan Rp1 miliar, setelah dilelang bisa menjadi Rp700 juta atau Rp800 juta. Selisih itu menjadi SiLPA. Jadi setiap ada proyek, setiap ada APBD, pasti ada hasil efisiensi," katanya, Minggu (12/7/2026).
Ia menjelaskan, SiLPA merupakan hal yang wajar dalam pelaksanaan APBD karena salah satu sumbernya berasal dari efisiensi belanja, terutama setelah proses lelang proyek yang menghasilkan nilai kontrak lebih rendah dibandingkan pagu anggaran.
Selain itu, Sudarsono mengatakan besarnya SiLPA juga dipengaruhi oleh pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang penggunaannya harus mengikuti petunjuk teknis dari pemerintah pusat sehingga ruang gerak pemerintah daerah menjadi terbatas.
"DAK itu peruntukannya sudah diatur pemerintah pusat. Kadang implementasinya di daerah sulit menyesuaikan dengan ketentuan tersebut. Kalau dipaksakan tidak sesuai aturan, nanti justru menjadi temuan," ucapnya.
Menurutnya, keterlambatan terbitnya petunjuk pelaksanaan juga sering menghambat penyerapan anggaran. Meski dana telah tersedia, pelaksanaan kegiatan tidak dapat segera dilakukan karena masih menunggu aturan teknis sebagai dasar pelaksanaan.
Ia mencontohkan efisiensi belanja operasional, seperti anggaran makan dan minum. Jika anggaran yang disediakan lebih besar dari realisasi kebutuhan, maka sisa anggaran tersebut otomatis akan menjadi SiLPA pada akhir tahun anggaran.
"Misalnya anggaran makan dan minum Rp100 juta, tetapi yang terpakai hanya Rp50 juta karena ada penghematan. Selisihnya tentu menjadi SiLPA dan itu merupakan bagian dari efisiensi," ujarnya.
Meski mencerminkan adanya efisiensi, Sudarsono mengingatkan SiLPA yang terlalu besar juga menunjukkan masih adanya anggaran yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Ia berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program sehingga anggaran yang telah disusun benar-benar terserap sesuai kebutuhan serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.
"Semakin besar SiLPA memang bisa menunjukkan adanya efisiensi. Tapi kalau terlalu besar juga kurang baik, karena berarti ada uang yang tidak dimanfaatkan. Akibatnya, manfaat anggaran itu tidak dirasakan masyarakat dan dampaknya terhadap perekonomian juga tidak maksimal," pungkas Sudarsono.(Redaksi)
