|
01
Apr
|
Perjuangan Siswa Akses KIP Kuliah Jadi Perhatian Disdik Kalteng |
kontenkalteng.com, Kuala Kapuas - Kisah perjuangan siswa dalam mengakses bantuan pendidikan mencuat dalam kunjungan jajaran Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah ke SMAN 2 Kuala Kapuas. Salah satu siswi kelas XII-C, Sylvia Agustina Pratiwi, menyampaikan langsung kondisi keluarganya yang berharap dapat memperoleh bantuan KIP Kuliah.
Baca juga: Wakapolda Kalteng Tegaskan Perlindungan Paru-paru Dunia dari Ancaman Api
Sylvia mengungkapkan dirinya berasal dari keluarga sederhana. Orang tuanya berprofesi sebagai penjual jamu dalam skala UMKM, sementara ia merupakan anak tunggal dengan keterbatasan ekonomi.
“Saya dari keluarga sederhana, orang tua berjualan jamu. Saya sudah mencoba mengurus dari awal kelas XII, tapi masih masuk desil 6 sampai 10. Padahal kondisi kami sebenarnya berharap bisa masuk desil 1 sampai 5,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa pengajuan telah dilakukan sejak awal melalui pihak kecamatan, namun hasil pendataan kesejahteraan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil keluarganya. Oleh karena itu, ia berharap adanya peninjauan ulang agar bisa mendapatkan akses bantuan pendidikan yang lebih tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, menyatakan pihaknya akan mendorong perbaikan data agar siswa dengan kondisi serupa dapat memperoleh haknya.
Menurutnya, klasifikasi desil menjadi faktor penting dalam menentukan peluang siswa mendapatkan bantuan seperti KIP Kuliah. Oleh karena itu, penyesuaian data menjadi langkah strategis agar bantuan dapat diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Supaya nanti saat kuliah bisa mendapatkan keringanan melalui KIP Kuliah, kita dorong agar bisa masuk desil 1 sampai 5. Adik ini merupakan salah satu potret dari banyak siswa lain yang mungkin memiliki kondisi serupa,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik serta Dinas Sosial guna memastikan validitas data kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat akurasi data terpadu sehingga kebijakan bantuan pendidikan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Kasus yang dialami Sylvia menjadi gambaran bahwa masih terdapat tantangan dalam proses pendataan sosial di lapangan. Pemerintah diharapkan terus melakukan pembenahan agar tidak ada siswa berpotensi yang terhambat melanjutkan pendidikan akibat kendala administratif.
Dengan adanya perhatian dari pemerintah daerah, diharapkan semakin banyak siswa dari keluarga sederhana yang dapat mengakses pendidikan tinggi melalui program bantuan seperti KIP Kuliah, sekaligus membuka peluang masa depan yang lebih baik. (Redaksi)
