05 Aug

Banggar DPRD Kalteng Dorong Pemda Optimalisasi Pendapatan Daerah

Palangka Raya, kanalkalteng.com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Tengah, Yohannes Freddy Ering mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalisasi pendapatan daerah dalam pembahasan APBD 2027 sebelum menetapBaca juga: Pemprov Kalteng Jawab Pemandangan Umum Fraksi DPRD

Baca juga: Penduduk Usia Kerja Kotim Bertambah

"Pembahasan masih berproses. Saat ini kami masih pada tahapan awal pembahasan KUA-PPAS, khususnya dari sisi pendapatan daerah. Jadi belum ada hal yang konkret yang bisa disampaikan," katanya, Rabu (5/8/2026).

Freddy menjelaskan pendapatan daerah menjadi fondasi utama dalam penyusunan APBD karena menentukan kemampuan pemerintah membiayai seluruh program pembangunan.

Oleh sebab itu, Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih memfokuskan pembahasan pada penguatan sumber-sumber penerimaan daerah sebelum masuk ke tahap pembahasan belanja.

"Kami juga mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah. Sebab kalau hanya mengandalkan dana transfer pusat, seperti TKD maupun DBH, cukup sulit karena besarannya tidak mudah diprediksi," ucapnya.

Ia menilai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi langkah penting agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar dalam menjalankan program prioritas.

Dengan kapasitas fiskal yang lebih kuat, pemerintah provinsi diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.

"Kalau soal gaji, tunjangan, termasuk PPPK, non-ASN, dan guru, tentu itu menjadi prioritas dan perhatian kami. Namun pembahasannya belum sampai ke belanja pegawai. Saat ini fokus kami masih pada optimalisasi target pendapatan daerah karena semua itu bergantung pada kemampuan keuangan daerah," ujarnya.

Freddy menambahkan hasil pembahasan pendapatan nantinya menjadi dasar dalam menentukan besaran belanja pegawai maupun program pembangunan lainnya pada APBD Tahun Anggaran 2027.

Ia berharap pembahasan KUA-PPAS menghasilkan target pendapatan yang realistis sehingga seluruh program yang telah direncanakan dapat dibiayai sesuai kemampuan keuangan daerah.

"Semua belanja harus disusun berdasarkan kemampuan pendapatan agar APBD tetap sehat dan program pembangunan dapat terlaksana secara optimal," tukasnya. (Redaksi)