11 Jul

DPRD Kalteng Desak BPJN Perbaiki Jalan Nasional Ruas Kasongan - Sampit

Palangka Raya, kanalkalteng.com - Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Lohing Simon, mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) segera melakukan perbaikan permanen pada ruas jalan nasional Kasongan–Sampit yang mengalami penurunan akibat kerusakan box culvert.

Baca juga: Penduduk Usia Kerja Kotim Bertambah

"Kami sudah menghubungi balai. Fungsi DPR salah satunya adalah pengawasan. Apa pun pembangunan yang ada di Kalimantan Tengah wajib kami awasi, walaupun bukan menjadi kewenangan kami, sehingga apabila ada persoalan kami bisa memberikan masukan," katannya, Sabtu (11/7/2026).

Menurutnya, meski ruas jalan nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat, DPRD Kalteng tetap menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pembangunan dan penanganan infrastruktur berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diterima dari BPJN, penanganan darurat telah dilakukan di lokasi sehingga arus lalu lintas masih dapat dilalui. Namun, langkah tersebut dinilai hanya bersifat sementara dan perlu segera ditindaklanjuti dengan perbaikan permanen.

"Harapan kita balai jalan segera menangani secara teknis. Penanganan darurat memang penting agar jalan tetap bisa dilalui, tetapi setelah itu harus segera dilakukan perbaikan permanen. Jangan sampai terjadi pembiaran karena ini merupakan ruas jalan strategis," ucapnya.

Lohing mengatakan, ruas Kasongan–Sampit memiliki peran penting sebagai jalur strategis nasional yang mendukung mobilitas masyarakat maupun distribusi barang. Karena itu, penanganannya tidak boleh ditunda terlalu lama.

Di sisi lain, ia menilai terbatasnya anggaran yang dikelola BPJN menjadi tantangan utama dalam meningkatkan kualitas jalan nasional di Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut membuat sebagian besar anggaran hanya cukup digunakan untuk pemeliharaan rutin.

"Kalau tahun 2024 anggaran yang dialokasikan melalui balai jalan nasional sekitar Rp1 triliun. Tahun 2025 turun menjadi sekitar Rp300 miliar. Tahun ini saya kira tidak jauh berbeda. Dampaknya tentu sangat terasa terhadap penanganan jalan," ujarnya.

Ia menjelaskan, dengan alokasi anggaran sekitar Rp300 miliar hingga Rp400 miliar, pekerjaan yang dapat dilakukan lebih banyak difokuskan pada perbaikan ringan, seperti penutupan lubang jalan. Sementara program peningkatan kualitas jalan secara menyeluruh sulit direalisasikan.

Menurut Lohing, Kalimantan Tengah sebagai provinsi dengan wilayah yang luas dan jaringan jalan nasional yang panjang membutuhkan dukungan anggaran yang jauh lebih besar agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan optimal.

"Kalau anggarannya hanya sekitar Rp300 sampai Rp400 miliar, itu paling hanya cukup untuk pemeliharaan. Untuk peningkatan jalan sudah hampir tidak mampu dilakukan. Kalau untuk kondisi Kalimantan Tengah, idealnya anggaran penanganan jalan nasional di atas Rp2 triliun. Dengan panjang ruas jalan yang ada, kebutuhan anggarannya memang besar," ungkap Lohing. (Redaksi )