10 Aug

DPRD Kalteng Sebut Pemadaman Listrik Berdampak Pada Ekonomi Masyarakat

Palangka Raya , Kanalkalteng.com - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, menyoroti dampak pemadaman listrik berkepanjangan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca juga: Gerebek Puntun, Aparat Amankan 15 Orang Positif Sabu, Dua Terduga Pengedar Ditangkap

“Dari awal, sekitar dua bulan yang lalu, sudah ada penyampaian dari masyarakat bahwa kondisi ini akan merugikan UMKM, khususnya usaha-usaha peternakan dan sejenisnya. Itu sangat merugikan,” katanya, Senin (10/8/2026).

Menurutnya, pemadaman listrik tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha yang membutuhkan pasokan listrik secara berkelanjutan.

Bambang mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena sejumlah usaha, termasuk peternakan dan UMKM lainnya, memiliki ketergantungan tinggi terhadap listrik dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

“Ini kebutuhan primer masyarakat. Seharusnya pemerintah ataupun BUMN yang mengelolanya benar-benar serius, karena listrik adalah kebutuhan primer,” ucapnya.

Ia mempertanyakan kesiapan sistem kelistrikan dalam menghadapi gangguan pembangkit maupun jaringan, terlebih jika gangguan tersebut berdampak terhadap pasokan listrik dalam waktu panjang.

Menurutnya, gangguan teknis memang dapat terjadi, namun penyelenggara layanan harus memiliki skema penanganan agar pemadaman tidak berlangsung berlarut-larut dan menambah beban masyarakat.

“Kerusakan itu mungkin saja terjadi. Tapi masa antisipasinya hanya dengan pemadaman seperti ini?” ujarnya.

Bambang juga menilai pelayanan listrik harus berjalan seimbang dengan kewajiban masyarakat sebagai pelanggan yang selama ini dituntut membayar tagihan tepat waktu.

“Masyarakat juga kalau tidak bayar listrik langsung dicabut atau diputus. Jadi harus berimbang antara kewajiban masyarakat dengan kualitas pelayanan yang diberikan,” ujarnya.

Karena itu, DPRD Kalimantan Tengah mendorong evaluasi terhadap pengelolaan kelistrikan, termasuk kesiapan teknisi, peralatan pendukung, pembangkit cadangan, serta pola pemulihan ketika terjadi gangguan.

Ia menilai sistem cadangan menjadi penting agar kerusakan pada salah satu pembangkit tidak langsung berdampak luas terhadap masyarakat dan dunia usaha.

“Seharusnya mereka sudah mengantisipasi. Bahkan boiler cadangan dan peralatan pendukung lainnya menurut saya sudah harus dipersiapkan,” jelasnya.

Selain persoalan pelayanan, Bambang mendorong pemerintah daerah mulai memikirkan penguatan kemandirian energi Kalimantan Tengah dengan mengembangkan potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik.

Menurutnya, potensi sumber daya air maupun sumber daya alam lainnya perlu masuk dalam perencanaan jangka panjang agar Kalteng tidak terlalu bergantung pada pasokan dari daerah atau provinsi lain.

“Menurut saya memang harus dipikirkan ke depan. Kalau memang ada potensi sumber daya air maupun sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan, itu harus menjadi fokus program,” tegasnya.

Bambang menegaskan penguatan sistem kelistrikan harus dibarengi mitigasi yang jelas sehingga setiap potensi gangguan dapat dipetakan dan segera ditangani sebelum memberikan dampak lebih luas terhadap masyarakat dan perekonomian.

“Namanya mitigasi bencana atau mitigasi gangguan itu harus sudah dipetakan sejak awal. Mereka harus siap melakukan perbaikan dan menjaga keberlangsungan pelayanan,” ungkapnya.

Ia meminta kualitas pelayanan kelistrikan menjadi perhatian serius karena pemadaman berkepanjangan tidak hanya menyangkut kenyamanan masyarakat, tetapi juga keberlangsungan usaha yang menopang perekonomian daerah.

“Kalau memang mereka tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, ya cari yang lain, cari yang lebih profesional,” pungkasnya. (Redaksi)